Penanganan COVID-19 Biaya Besar, PKS Minta Pemerintah Tak Terus Berhutang
Meski pemerintah mengklaim hutang negara yang
tinggi tersebut disebabkan pelemahan ekonomi akibat COVID-19 serta peningkatan
kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi
nasional, persoalan pandemi harusnya dicarikan solusi lainnya.
"Tidak menggembirakan memang dalam situasi
emergency karena covid-19. Mudah-mudahan pemerintah kerja lebih smart dan bukan
[hanya] mengandalkan hutang tapi [punya solusi lain," ungkapnya saat
ditemui, Sabtu (23/01/2021).
Menurut legislator PKS ini, pemerintah tahun ini
sudah memajukan jadwal revisi APBN. Kalau biasanya baru dilakukan pada Maret
sampai April, tahun ini maju pada Januari 2021 ini.
DPR tidak mempersoalkan jadwal revisi tersebut asal
pemanfaatan APBN bisa dilakukan dengan skala prioritas. Penanganan dampak
pandemi di sektor kesehatan dan ekonomi harus menjadi prioritas utama
pemerintah pada tahun ini.
Melalui hutang pemerintah, semua kewajiban dalam
pemulihan ekonomi dan kesehatan harus dipenuhi. Diantaranya menambah anggaran
untuk tenaga kesehatan (nake) dan rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19.
"Selama setahun pandemi ini, nakes dan rumah
sakit tentunya sangat lelah dalam bekerja. Ini yang harus diperhatikan
pemerintah, dana untuk nakes dan rumah sakit harus segera turun. Banyak rumah
sakit yang kekurangan dana untuk pelayanan penanganan covid-19, termasuk di
yogyakarta yang kekurangan bed (tempat tidur-red) dan nakes," tandasnya.
Sukamta menambahkan, pemerintah saat ini memilih
kebijakan herd immunity dalam penanganan COVID-19. Konsekuensinya, pemerintah
harus membuat kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam penyediaan unit
perawatan bagi para pasien.
Pemerintah tidak semestinya hanya mengandalkan
vaksin COVID-19. Jumlah vaksin yang dibeli Indonesia masih sangat terbatas
dibandingkan jumlah penduduknya.
Kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 pun
mestinya tidak berubah-ubah. Semisal kebijakan Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang perlu dipikirkan dalamnya pada masyarakat di
sektor ekonomi dan pariwisata.
Perlu ada grand desain untuk mengatasi pandemi agar
pemerintah tidak asal mengganti kebijakan. Sebab penggantian kebijakan yang
tidak menentu akan menyusahkan banyak pihak.
"Pemeerintah perlu membuat desain, ppkm
berjalan sampai kapan. Kalau tidak berhasil, [ppkm] akan dilakukan berapa kali.
Selama ppkm apa saja yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. Sekarang ini kan
berlum ada komunikasi yang jelas, semua mengalami inkonsistensi,"
tandasnya.
Sementara anggota DPRD DIY dari Fraksi PKS, Boedi
Dewantoro mengungkapkan, Pemda DIY pun harus memikirkan dampak Pengetatan
Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). Kebijakan yang rencananya akan
diperpanjang pada 26 Januari hingga 8 Februari 2021 ini harus diimbangi dengan
pemulihan ekonomi di DIY.
"PTKM yang diperpanjang harus dicari solusi agar ekonomi bisa terus berjalan," imbuhnya.
banyak yang menanyakan artikel lain mengenai:
penanganan covid-19, covid-19, PKS, Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta, berhutang, jogja hari ini, harian jogja hari ini, berita yogyakarta hari ini 2020, berita tribun jogja hari ini, kompas jogja hari ini, radar jogja hari ini, tribun jogja hari ini bantul, kr jogja hari ini, berita jogja hari ini kecelakaan,
Komentar
Posting Komentar